Januari 20, 2008

Tarif Bea Meterai akan Dinaikkan.

Posted in PPN & PTLL pada 3:11 pm oleh kafepajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, besarnya tarif Bea Meterai adalah:

Rp 6.000 untuk:

a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

b. akta-akta Notaris termasuk salinannya;

c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk
 rangkap-rangkapnya;

d. surat yang memuat jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp1.000.000, yaitu :

 1) yang menyebutkan penerimaan uang;

 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di
  Bank;

 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau

 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya
  telah dilunasi atau diperhitungkan;

e. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep dengan nilai nominal lebih dari Rp1.000.000; atau

f. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :

 1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;

 2) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya,
  jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari
  maksud semula.

g. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00

Rp 3.000 untuk:

a. surat yang memuat jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, yaitu :

 1) yang menyebutkan penerimaan uang;

 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di
  Bank;

 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau

 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya
  telah dilunasi atau diperhitungkan;

b. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep dengan nilai nominal lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000;

c. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas nilai nominal;

d. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai
 dengan Rp 1.000.000,00

Setujukah Anda jika tarif Bea Meterai untuk masing-masing kategori tersebut di ats  dinaikkan menjadi Rp 10.000 dan Rp 5.000?

Iklan

September 24, 2007

Subsidi PPN untuk Minyak Goreng

Posted in PPN & PTLL pada 1:13 am oleh kafepajak

Jauh hari menjelang Lebaran tiba, harga-harga sembako sudah mulai merangkak, tidak terkecuali harga minyak goreng. Khusus untuk minyak goreng, harga domestik sangat dipengaruhi harga internasional. Sebagian besar minyak goreng yang beredar di pasar berbahan baku CPO. Pada saat harga minyak mentah dunia melesat, harga CPO duniapun melesat tajam. Hal ini karena faktor substitusi. Artinya, dunia beralih ke CPO, sehingga harga CPO ikut terkerek. Kebutuhan akan CPO meningkat drastis.

Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai penghasil terbesar CPO di dunia, Indonesia ikut terkena getahnya. Produsen CPO memilih untuk menggenjot ekspor, sehingga pasokan domestik berkurang. Akibatnya, harga minyak gorengpun ikut merangkak. Pemerintah segera mengambil tindakan dengan mengenakan Pajak Ekspor (PE)/Bea Keluar (BK) atas ekspor CPO maupun minyak goreng. Tujuannya adalah agar pasokan CPO dan Minyak Goreng dalam negeri terjamin, sehingga harga pun menjadi stabil.  Faktanya? Harga minyak goreng terus merangkak, pemerintahpun kelabakan. Berbagai usul dimunculkan hingga ada usulan untuk menghapus PPN atas penyerahan minyak goreng.